Empat bulan jelang tahap pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah 2024, partai-partai politik mulai menjaring bakal calon kepala daerah. Sejumlah partai bahkan sudah memiliki nama kandidat yang akan diajukan. Partai Golkar, misalnya, akan mengajukan mantan wali kota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany, untuk menjadi calon gubernur Banten.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak memungkiri, pascapenetapan hasil Pemilu 2024, partainya mulai bergerak mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meski tahap pendaftaran baru akan dimulai pada Agustus mendatang, Golkar sudah menentukan kandidat yang akan diusung di sejumlah daerah, salah satunya di Banten.
”Ibu Airin (akan diusung di Pemilihan Gubernur Banten),” ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Ia tidak menjelaskan alasan Golkar memilih mantan wali kota Tangerang Selatan itu untuk berkontestasi di Pemilihan Gubernur Banten. Akan tetapi, Airlangga menegaskan, pihaknya akan segera membentuk koalisi partai politik (parpol) untuk mengusung Airin.
Introspeksi diri
Selain Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga mulai menjaring bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, partainya membuka kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Tidak hanya kader parpol, para tokoh nonparpol juga diperkenankan mendaftar.
Kendati demikian, Komarudin menekankan bahwa partainya akan lebih selektif dalam merekrut kandidat kepala daerah untuk mengikuti Pilkada 2024. Langkah tersebut tidak terlepas dari kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020. Saat itu, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-P untuk menjadi calon wali kota Surakarta. Padahal, sebelumnya partai sudah memiliki kandidat yang telah mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme kepartaian, tetapi digantikan begitu saja oleh Gibran.
Tidak perlu juga (kandidat) yang populer-populer, tetapi harus orang yang tulus, ikhlas, untuk pengabdian kepada rakyat.
”Partai harus mengintrospeksi diri ke dalam untuk ke depan lebih berhati-hati. Tidak perlu juga (kandidat) yang populer-populer, tetapi harus orang yang tulus, ikhlas, untuk pengabdian kepada rakyat,” kata Komarudin.
Karena pakai jalur-jalur khusus, akhirnya kami terlibat risiko juga sekarang.
Persoalan loyalitas keluarga Jokowi terhadap PDI-P mengemuka seiring dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Gibran yang merupakan kader PDI-P maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Adapun PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Meski tidak pernah menyatakan dukungannya secara resmi, gerak-gerik Jokowi dinilai banyak pihak memihak kepada pasangan Prabowo-Gibran. Tak hanya Jokowi dan Gibran, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, menantu Presiden yang juga kader PDI-P, belakangan ikut menyatakan dukungan resmi untuk Prabowo-Gibran.
Perhatikan aspirasi publik
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, parpol dan para elitenya perlu memperhatikan prinsip demokrasi dalam penentuan kandidat kepala daerah. Hal itu penting agar calon kepala daerah bukan sekadar merepresentasikan elite, melainkan juga mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Parpol dan para elitenya perlu memperhatikan prinsip demokrasi dalam penentuan kandidat kepala daerah.
Untuk memastikan kandidat direkrut secara demokratis, lanjutnya, anggota dan pengurus parpol di tingkat daerah perlu lebih aktif dalam mengontrol proses perekrutan dan seleksi. Sebab, proses pengambilan keputusan umumnya didominasi elite, terutama ketua umum dan sekretaris jenderal parpol.
Padahal, aspirasi anggota dan pengurus di daerah penting untuk diperhatikan mengingat dukungan mereka akan sangat berpengaruh terhadap soliditas partai. Lebih dari itu, pengurus daerah juga memegang peran krusial dalam mengorganisasikan dukungan untuk memenangkan kandidat yang akan diusung.
Tak hanya itu, kontrol publik juga dibutuhkan untuk mengkritisi proses pencalonan kepala daerah. ”Selama ini partai cenderung bersikap pragmatis dan tidak peduli pada aspirasi publik karena menganggap masyarakat tidak terlalu peduli pada proses pencalonan yang dilakukan partai politik,” kata titi.
0 Komentar