Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, suasana di Banten aman dan kondusif.
Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten secara rutin membuka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Kapolda Banten dan jajarannya, TNI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kepala OPD, DPRD Banten, Pengadilan Tinggi, para Kepala Daerah dan berbagai pihak.
"Keamanan Pemilu alhamdulillah secara umum sampai saat ini semua kondusif, saya intens membuka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ada Kapolda dan segenap jajarannya, kemudian ada Danrem, Kajati, bapak/ibu pimpinan, wakil-wakil pimpinan dan anggota DPRD, lalu kemudian dari Pengadilan Tinggi," ujar Penjabat Gubernur banten, Al Muktabar saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten.
Penjabat Gubernur Banten selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah memiliki tugas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu.
"Nah kita bersama berkoordinasi dengan pimpinan daerah secara makro punya tugas dan tanggung jawab dan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah mengkoordinasikan itu, dibentuk juga Desk pemilu," terangnya.
Dalam rangka menjaga keamaan saat Pemilu, Al Muktabar himbau masyarakat ikut pantau bersama pelaksanaan Pemilu.
"Untuk kita sama-sama memantau, dan tidak kalah penting adalah kita menghimbau kepada masyarakat karena itu tugas dan tanggung jawab kita bersama," ucapnya.
"Jadi mohon berkenan juga memberikan informasi yang sejuk, berita-berita yang baik, positif sehingga kondisi fisik daerah dan tanggung jawab kita bersama guna menjaga stabilitas daerah," sambungnya.
Lanjut Al Muktabar, dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah berlangsung aman dan kondusif menjadi bagian tanggungjawab bersama.
Untuk diketahui, pada Rabu 24 Januari 2024, Pemerintah Provinsi Banten bersama Forkopimda dan penyelenggara Pemilu telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait pembentukan Desk Pemilu.
Pembentukan Desk Pemilu Provinsi Banten sebagai tindak lanjut Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 100.2.2/6474/S.T tentang Peningkatan Peran Aktif Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Dalam Mewujudkan Situasi Kondusif Jelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tertanggal 1 Desember 2023.
Dimana dalam edaran tersebut, menyebutkan agar Forkopimda berperan aktif melakukan pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Al Muktabar mengungkapkan, mendekati pelaksanaan Pemilu yang tinggal menghitung hari, pemerintah bersama seluruh jajaran terus melakukan penguatan persiapan pelaksanaan Pemilu termasuk pula penguatan jaringan internet.
Selain itu, berbagai antisipasi potensi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu juga dilakukan agar hajat lima tahunan masa ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Kita akan memperkuat jaringan internet di beberapa titik yang masih terdapat zona blank spot,” kata Al Muktabar.
Menurut Al Muktabar, penguatan jaringan internet penting dilakukan karena mekanisme pelaksanaan Pemilu saat ini memanfaatkan teknologi informasi pada tahapan perekapan dengan aplikasi e-rekap.
“Untuk itu akan ada tambahan penguatan sinyal. Dimana secara teknisnya nanti kita bersama stakeholder dipersiapkan,” ucapnya.
Kata Al Muktabar, jika dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada terjadi banjir, Pemprov Banten sudah siapkan langkah-langkah mitigasi pemetaan daerah mana saja yang rawan bencana, termasuk dimungkinkan pemindahan lokasi TPS-nya.
Dalam Rakor itu dibahas pula pendistribusian logistik Pemilu 2024, dimana KPU Provinsi Banten telah mempersiapkan mekanisme pendistribusian logistik dengan baik termasuk ke pulau-pulau atau titik tertentu yang secara teknis diperlukan kerjasama antar stakeholder dan instansi pemerintah.
“Khususnya dalam distribusi logistik di Pulau-Pulau atau titik-titik tertentu diperlukan dukungan bersama dan perlu koordinasi terutama bersama TNI dan Polri,” ungkapnya.
0 Komentar